KONSEP PERBUATAN CABUL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

  • Dhina Megayati Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram
Keywords: obscene acts, criminal acts, policies

Abstract

Obscene is an indecent desire or action that leads to sexual acts committed to achieve self-satisfaction outside the bond of marriage. As for the definition of obscene acts in general namely obscene acts is an act that is considered to violate the norms of decency (politeness) in the community environment, all of it within the scope of one's sexual lust. Crime of obscenity as one of the crimes classified as a crime against decency that violates human rights. The crime of obscenity is an act that by someone violates the norms of good religious norms, law, customs and decency that apply in society. This study aims to analyze and identify the concept of obscene acts in criminal law policy. This research is a normative research with a statue approach, conceptual approach, case approach, and futuristic approach.

Based on the research done that this concept of what policy obscenity in criminal law where the formulation of punishment and sanctions for an offender listed in article: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP all of them are crimes, whereas for victims listed in several statutory regulations namely Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In the future, it is necessary to have a policy in criminal law especially in the case of sexual abuse both for perpetrators and protection for victims of criminal acts. The term criminal law policy is generally interpreted as an effort to realize good regulations in accordance with the circumstances and situations at one time. Trying to make a better regulation in the future that applies to society and to be able to achieve what the ideals of society.

References

Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta,
Andi Hamzah, , 2015, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
--------------------------, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
---------------------------, , 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenadamedia Group, Semarang
---------------------------, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung,
Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta,
Chairinta Bunga Ayu, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Yang Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak ( Studi Putusan PN Nomor: 1056/Pid/A/2012/PN.Tk ), Tesis, Universitas Lampung, 2012
Dellayana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta,
Eka Ayuningtyas, Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Serta Penerapannya Dalam Putusan Hakim, Tesis Magister Hukum, Universitas Mataram, 2019
Garner, Bryan A. 2004, Blacks Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson & West,
Gian Asmara, Chandra.”NEWS”, CNBC, Indonesia, September 2019,
Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Kartini,Kartono, 2005, Hukum Pidana dan Kriminologi,
Ledeng Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, Alumni Bandung, Bandung,
Mahmud Mulyadi, 2008,Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan,
Mulder.A, 1980, Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei.
Moeljatno, 1987, Pertanggung Jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
-------------, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,
Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Muladi, 1995, Kapita Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
M. Nasir Djamil, 2013 Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
M.Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung,
P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak di bawah umur.
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 331/Pid.B/2019/PN Mtr tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak di bawah umur.
Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
R. Soesilo, 1991,KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor,
-------------, 1996, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,
Saputra, Andi. “ RUU KUHP Vs RUU PKS : Pencabulan Vs Pelecehan Seksual “ detikNews, Okt 2019,
Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
---------------------, 2009, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jogjakarta,
---------------------, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Semarang,
Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Divesi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta,
---------------------, 2011, Implementasi Ide Diversi, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta,
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta,
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Bandung,
----------, 1983, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
W.J.S. Poerwadarminta, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,
Yahya Harapan, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Published
2020-03-24
How to Cite
Megayati, D. (2020). KONSEP PERBUATAN CABUL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 19(1), 91-108. Retrieved from http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/215
Section
Articles